2019 :: Home :: Buku tamu :: Webmail :: Sitemap :: The Team ::
Takalar Ta
Berita Daerah
DPRD Takalar
Studi Banding
Wirausaha
Ekonomi Syariah
Pustaka
Cuci Otak
Info Pasar
Opini
Demo
Beasiswa
Lowongan Kerja
Jaringan Web
Pengaduan
Takalar Angka
Takalar Peta

Contact Us
Redaksi
Kota Takalar

Email
redaksi@infotakalar.com

Telepon (Hunting)
Irsyadi 0812 4280001

Pustaka

Posisi Kesehatan Ibu dan Anak Dalam HAM
2019-08-18 13:23:35- Sumber: http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=2471 - Di Baca 1717 Kali

PBB menggunakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai fokus pengembangan hukum dan kebijakan pro kesehatan ibu dan anak (KIA), termasuk di Indonesia. Guna menentukan sasaran perubahan yang tepat, Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Departemen Kesehatan memotori uji coba instrumen yang dapat mengevaluasi produk hukum yang dianggap menghambat peningkatan status KIA. Instrumen juga menilai apakah produk hukum telah sesuai dengan komitmen HAM. Uji coba dilaksanakan sejak bulan Mei 2005 hingga September 2006.




Laporan hasil uji coba didiseminasikan dalam sebuah pertemuan meja bundar di gedung Depkes, Jum?at pagi, 16 Februari 2007. Dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan, Dr. Sri Astuti. S. Suparmanto, MSc(PH), pertemuan melibatkan Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, Departemen Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, serta para pakar. Diskusi dalam pertemuan ditujukan untuk memperoleh kesepakatan terhadap rekomendasi dan tindak lanjut seluruh sektor terkait guna penetapan hukum dan kebijakan yang mampu menyokong lebih baiknya status kesehatan ibu dan anak, terutama bayi.



Instrumen yang diujicobakan dibuat oleh WHO bekerja sama dengan Harvard School of Public Health, dan dinamai instrumen bagi kesehatan ibu dan bayi baru lahir dan HAM (Maternal and Neonatal Health and Human Rights Tool). Instrumen ini merupakan kendaraan untuk mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses yang memanfaatkan kerangka HAM dalam menilai apakah pemerintah suatu negara telah dapat mewujudkan komitmen HAM terhadap KIA.



Agenda akhir dari instrumen ini adalah upaya integratif setiap sektor untuk menciptakan hukum dan kebijakan yang menghindarkan perempuan dan bayi mereka dari kesakitan dan kematian yang sebenarnya dapat dihindari. Bagi Indonesia, masih terdapat peraturan yang memberi ruang bagi diskriminasi terhadap perempuan dan bayinya serta tidak cukup kuat menekan risiko kesakitan dan kematian para ibu, dan, atau bayi mereka. Sebagai contoh, hukum tentang usia pernikahan minimal bagi perempuan atau hak untuk menggunakan pengatur kelahiran dan jenis yang dipilih. Dikembangkannya hukum yang menghalangi kawin muda ataupun kehamilan yang kerap dapat memastikan bahwa ibu sehat fisik dan mental untuk mengandung, melahirkan dan membesarkan bayi yang juga sehat.



Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon/faks: 021-5223002 dan 52960661, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id.
Member Log: reza




More Berita
Temu Alumni SMAN 3 TAKALAR
2019-08-15 03:40:39
Tenaga Sukarela Tunggu Dua Tahun untuk jadi Honorer
2019-08-18 01:26:19
Pejabat Eselon II Takalar Direshuffle
2019-08-16 01:06:09
Bupati Takalar Dilantik 21 Desember 2007
2019-08-14 01:39:50
Ketua DPC PPP Takalar Ditahan
2019-08-19 05:46:58
Ratusan Massa Hadiri Sidang Kasus Pilkada Takalar
2019-08-19 05:45:39
Panwas Sulsel Bahas Segel Rekap Suara Takalar
2019-08-19 05:44:58
Anggota KPU Takalar ke Jakarta
2019-08-19 05:44:14
Puluhan Pejabat Takalar ke Purworejo
2019-08-19 05:53:06
Tiga Cabup Tolak Hasil Pilkada Takalar
2019-08-19 05:46:02

Untitled Document
    Copyright © 2007 by Team Info Takalar dan Yayasan Al-Muttahid. All Right Reserved
  Design and Develop by Irsyadi Siradjuddin
  Hosting MWN